Profil Ganjar Pranowo

Pernah menjadi pengacara dan konsultan, Ganjar Pranowo terjun ke dunia politik dengan bergabung di PDI-P. Ia juga terpilih sebagai anggota DPR dan terus menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dia adalah salah satu gubernur yang populer.

Pria kelahiran Karang Anyar, Jawa Tengah, 28 Oktober 1968 ini merupakan anak kelima dari enam bersaudara pasangan Parmuji Pramudi Wiryo dan Suparmi.

Ayahnya adalah seorang polisi yang sangat telaten ketika ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang selalu menanamkan norma-norma kehidupan pada anak-anaknya. Ganjar mengikuti sikap ayahnya yang telaten dan berbudi luhur yang diajarkan oleh ibunya. Mereka hidup di lingkungan yang cukup sederhana.

Ganjar menghabiskan masa SD dan SMP-nya di Jawa Tengah, yaitu di SD dan SMP Kutoarjo. Setelah lulus SMP, Ganjar melanjutkan sekolah menengahnya di SMA BOPKRI, Yogyakarta. Setelah lulus SMA, Ganjar melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Karirnya beragam. Ganjar memiliki kantor hukum sendiri dan merupakan konsultan SDM di PT Prastawana Karya Samitra. Sementara dalam karir politiknya, ia bergabung dengan PDI-P. Ia terpilih menjadi anggota DPR 2009-2014. Di gedung Senayan, ia aktif di Komisi II yang menangani masalah hukum. Dia adalah salah satu panitia hak pertanyaan Bank Century.

Semasa aktif sebagai anggota DPR RI, Ganjar bertarung dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013. Ganjar Pranowo pada usia 45. Dirinya secara resmi terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah pada periode jabatan 2013-2018.

Kiprahnya sebagai gubernur mendapat beberapa penghargaan, di antaranya Kepala Daerah Inovatif 2014 untuk kategori pelayanan publik periode itu. 2014 dan penghargaan Tokoh Media Radio dari Persatuan Radio Penyiaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jawa Tengah.

Pada Pilgub Jateng 2018, Ganjar kembali mencalonkan diri. Dirinya menjadi gubernur dengan berpasangan bersama Gus Yasin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ganjar yakin prestasi dan popularitasnya akan memenangkan pesta demokrasi rakyat Jawa Tengah ini.

Ganjar Pranowo Lahir Dari Keluarga Sederhana

Ganjar Pranowo memiliki nama asli Ganjar Sungkowo yang artinya Pahala yang berasal dari kesulitan atau kesedihan. Namun, saat Ganjar hendak masuk SD, nama Sungkowo diubah menjadi Pranowo oleh orang tuanya.

Perubahan nama ini terjadi karena kecemasan yang datang dari orang tua Ganjar, jika nama Sungkowo selamanya, anak itu selamanya akan berkubang dalam kemalangan dan kesulitan.

Ayah Ganjar adalah S. Pamudji dan ibunya adalah Sri Suparni. Ganjar adalah anak kelima dari enam bersaudara. Nama-nama adiknya adalah Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati.

Ayah Ganjar sendiri adalah seorang polisi dan pernah ditugaskan untuk mengikuti operasi penumpasan PRRI atau Permesta.

Sejak kecil, Ganjar telah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Hal ini terbukti ketika Ganjar duduk di bangku sekolah dasar, ia selamanya terpilih sebagai ketua kelas. Saat hendak masuk SMP, keluarganya pindah ke Kutoarjo mengikuti daerah tempat ayahnya ditugaskan.

Ganjar melanjutkan studinya di SMA Bopkri 1 Yogyakarta. Di sekolah menengah ia aktif dalam kegiatan kepramukaan atau Dewan Ambalan.

Kapan akan lulus SMA periode 1980, ayahnya pensiun dari dinas di Polri. Untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibunya menyambung ke toko kelontong. Sementara Ganjar dulunya suka jualan bensin di pinggir jalan.

Setelah lulus SMA tiba, Ganjar melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Semasa kuliah, Ganjar mengaku pernah mengambil cuti kuliah selama dua semester. Ini karena dia tidak memiliki biaya untuk kuliah. Ganjar mengaku punya hobi unjuk rasa semasa kuliah. Ganjar pernah mengikuti demonstrasi menentang Rektor UGM periode 1986-1990, yakni Koesnadi Hardjasoemantri.

Pada periode 1994 Ganjar bertemu dengan Siti Atikoh Supriyanti di tengah KKN di Temanggung, Jawa Tengah. Atikoh adalah anak dari tokoh Nahdlatul Ulama asal Purbalingga, Jawa Tengah.

Menariknya, dari hubungan mereka, Ganjar Pranowo berlatar belakang GMNI dan PDI, namun Atikoh berlatar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan PPP.

Keduanya menikah di periode 1999 dan memiliki seorang putra bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Zinedine lahir di periode 2003 dan sekarang bersekolah di SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah.

Perjalanan Karir Seorang Ganjar Pranowo

Setelah Ganjar Pranowo lulus dari Fakultas Hukum UGM, ia bekerja di sebuah lembaga konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakarsa. Ganjar juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Ganjar aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, dan Ganjar adalah simpatisan PDI.

Pada periode 1996, PDI mengalami konflik internal dengan pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil dari trah Bung Karno.

Ganjar ada di kubu Megawati, meskipun ayah Ganjar adalah seorang polisi dan saudaranya adalah seorang hakim, yang oleh Orde Baru semua pejabat publik dilarang berpolitik dan wajib mendukung penuh Golkar.

Dan pada akhirnya, Ganjar memutuskan untuk berkarir di bidang politik melalui Partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Ganjar Pranowo Terpilih Sebagai Ketua Umum KAGAMA

Pada November 2014, tepatnya pada kongres KAGAMA (Alumni Universitas Gadjah Mada) di Kendari, Ganjar terpilih secara musyawarah untuk mengambil alih Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai ketua umum KAGAMA atau Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada periode 2014 hingga 2019.

Ganjar terpilih setelah melalui musyawarah dan mufakat dengan tiga calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan Ketua Umum KAGAMA periode 2009 hingga 2014, Budi Karya Sumadi yang menjadi Ketua Umum KAGAMA DKI Jakarta, serta Usman Rianse yang merupakan Kepala Daerah KAGAMA Sulawesi Tenggara, Musyawarah berlangsung di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu, 8 November 2014.

Usai terpilih, Ganjar Pranowo menambahkan sambutannya yang menunjukkan bahwa program kerja KAGAMA tidak boleh meniadakan nilai-nilai yang bersumber dari perjuangan, demokrasi dan kebangsaan yang telah diajarkan oleh Universitas Gadjah Mada.

Salah satu program yang dapat dilakukan Ganjar Pranowo adalah menjalin sinergi dengan Pengurus Daerah sehingga terbangun hubungan yang harmonis antar anggota KAGAMA. Ganjar juga menambahkan bahwa hubungan komunikasi antar anggota KAGAMA dapat dilakukan secara fisik maupun virtual.

Baca Juga : Profil Prabowo Subianto : Dari Menhan ke RI 1?

Ganjar Pranowo Melenggang Sebagai Anggota DPR-RI

Awalnya, Ganjar Pranowo tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI pada pemilihan umum 2004. Namun Ganjar menerima penugasan tersebut sebagai pengganti sementara atau PAW untuk mengambil alih rekan separtainya yang berada di tempat penentuan serupa, yakni Jakob Tobing yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.

Saat menjadi anggota DPR-RI 2004-2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi IV yang juga membawahi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Tidak hanya itu, Ganjar sebelumnya ditempatkan di Pansus RUU Partai Politik sebagai ketua pansus, Anggota Badan Legislasi DPR-RI, dan termasuk Ketua Pansus MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR-RI.

Pada periode kedua sebagai bagian dari DPR-RI, Ganjar ditempatkan di Komisi II yang membawahi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reforma Agraria.

Ganjar Pranowo mulai dikenal publik saat menjadi bagian dari Pansus Hak angket Bank Century sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR-RI.

Ganjar Pranowo adalah mahasiswa pascasarjana di FISIP UI sejak 2009, namun terpaksa harus keluar karena kesibukannya sebagai Anggota DPR-RI.

Meski menjadi anggota DPR-RI memiliki jadwal yang cukup padat, Ganjar tetap melanjutkan studinya hingga mampu menyelesaikan studi pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada periode 2013.

Profil Saat Menjabat Gubernur Jawa Tengah

Pada 2013 Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo menggandeng Heru Sudjatmoko yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Ganjar dan Heru dikenal dengan jargon “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” yang artinya tidak korupsi, tidak bohong. Keduanya menjadi pemenang bersama dengan perolehan suara 48,82%.

Pada hari Jumat, 23 Agustus 2013 pelantikan Ganjar Pranowo dan Heru sebagai gubernur. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Ganjar Pranowo kembali mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Tengah.

Kali ini Ganjar menggandeng Taj Yasin Maimoen yang tergabung dalam DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019, dari Fraksi PPP dan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3.

Kemenangan kembali berpihak pada Ganjar dengan perolehan 58,78% suara dengan perolehan 10.362.694 suara. Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen resmi menjadi Gubernur Jawa Tengah dari 2018 hingga 2023.

Baca Juga : Profil Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta Menuju RI 1

Prestasi dan Kontoversi Ganjar Pranowo

Berikut ini merupakan deretan prestasi dan kontroversi seorang Ganjar Pranowo yang belum banyak diketahui orang, bahkan para simpatisan dan pendukungya. Apa saja ya?

1. Inspeksi Mendadak di Jembatan Timbang

Ganjar mengambil alih perhatian publik saat mengungkapkan kemarahannya kepada petugas Dishub yang melakukan sidak di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, yang terjadi pada 27 April 2014.

Ganjar langsung memperhatikan bahwa beberapa pegawai memberikan uang tambahan mulai dari Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000 atau di bawah denda formal tertinggi Rp. 60.000 kepada petugas.

Dengan ditemukannya praktik pungutan liar di Subah, mengikuti kebijakan penutupan Jembatan Timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014.

Namun kebijakan tersebut mengakibatkan Jawa Tengah kehilangan pendapatan sebesar Rp 10,118 miliar sebagaimana dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada laporan keuangan Jawa Tengah periode berjalan. 2014.

Salah satu pimpinan komisi DPRD setempat, Alwin Basri menjelaskan, kebijakan tersebut telah merugikan provinsi itu sendiri.

Penutupan Jembatan Timbang tersebut tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan tunjangan pegawai yang bertugas di masing-masing Jembatan Timbang.

2. Twitter

Ganjar menggunakan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Hal itu sudah dilakukan Ganjar sejak sebelum menjadi gubernur hingga kini menjadi gubernur.

Dalam pelantikan para pejabat kepala daerah, Ganjar ingin para pejabat aktif di akun media sosial sehingga dapat dengan cepat menerima pengaduan dari warga serta dapat merespon dan memahami informasi terkini dari daerahnya masing-masing.

Bagi Ganjar, melalui media sosial ia bisa mendengarkan masukan, kritik bahkan protes dari warga yang tidak puas dengan kebijakan yang dibuat.

3. Kasus Sengketa Semen Indonesia

Ganjar mengaku kurang komunikatif dalam menyikapi pertikaian antara Semen Indonesia dengan warga Rembang. Sejak periode Pada 2015, warga menolak membangun pabrik semen di pegunungan Kendeng dengan menempuh jalur hukum dan menggelar aksi unjuk rasa.

Gugatan warga Kadeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan uji materi yang membatalkan Surat Keputusan Izin Lingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang.

Padahal keputusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di cekungan air tanah di kawasan pegunungan Kendeng.

Pada tanggal 9 November 2016, Ganjar mengeluarkan adendum atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gersik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk.

Menurut Ganjar, pengadilan belum memberikan penjelasan tambahan mengenai keberadaan pabrik tersebut apakah bisa dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik semen Indonesia tetap berjalan karena tidak ada perintah untuk menutupnya.

Forum Lingkungan Hidup Indonesia, salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulisnya mengatakan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah "bermain hukum untuk kepentingan industri".

Walhi Nur Hayati selaku Direktur Eksekutif menjelaskan Ganjar telah melakukan trik-trik mengelak dari kewajiban mentaati hukum dan putusan pengadilan selama warga mentaati dan menghormati hukum.

Pada 19 Desember 2016, ratusan warga Kendeng kembali berdemonstrasi menuntut penutupan pabrik semen di Rembang karena mulai kecewa dengan sikap Ganjar yang seolah mengalihkan kasus dengan mempertanyakan daftar nama warga yang memuat nama Ultraman dan Power Rangers.

Banyaknya tekanan masyarakat kepada gubernur untuk membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.

Ganjar mengeluarkan SK pada 17 Januari 2017 yang membatalkan adendum yang telah dikeluarkan sebelumnya. Ganjar memutuskan untuk menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang hingga diterbitkan Surat Keputusan Izin yang telah disesuaikan dengan keputusan PK MA.

Namun, izin baru “dengan sedikit perubahan wilayah” kembali dikeluarkan pada 23 Februari 2017.

Dampak Kasus Sengketa Semen Indonesia

Dianggap buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Semerang juga mengkritik keluarnya izin baru tersebut.

Zainal Arifin selaku Direktur LBH Semarang mengatakan izin lingkungan yang baru cacat hukum dan merupakan wujud arogansi gubernur.

Sementara di era kepemimpinan Ganjar Pranowo, pembiayaan kredit dari Bank Jateng untuk UMKM bersama Produk KUR Mitra 25 dikenakan tarif 7% per periode.

Sedangkan Mintra 02 adalah dua persen, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Saat bunga pinjaman diluncurkan, tercatat sebagai yang terendah di Indonesia dan banyak ditiru oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh tanah air, apalagi mendapat perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganugerahkan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak di periode 2015. Pencapaian ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam menertibkan perlindungan gratifikasi baik bagi gubernur maupun pejabat pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gebrakan Baru Program Bagi Warga Jawa Tengah

Ganjar Pranowo juga membuat gebrakan baru dengan mengajak seluruh pegawai negeri sipil atau ASN yang berjumlah lebih dari empat puluh ribu di lingkungan Pemprov Jateng untuk membayar zakat.

Pendapatan ASN dipotong langsung sebesar 2,5%. Dalam sebulan, terkumpul dana Rp 1,6 miliar yang dapat digunakan untuk perlindungan bencana, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan dan sebagainya.

Pada periode Ganjar Pranowo 2014 meliputi perencanaan program untuk membentuk desa tahan bencana. Targetnya adalah periode Pada periode 2018, seluruh desa dari 2.204 desa rawan bencana di Jawa Tengah telah membentuk desa tangguh.

Ganjar Pranowo termasuk membentuk seratus desa mandiri yang merupakan kawasan desa yang dapat mengembangkan potensi wisata ke sumber energi alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk bidang kesehatan, Ganjar Pranowo berencana membangun rumah sakit modern bertaraf internasional di MAJT atau Masjid Agung Jawa Tengah. Ganjar Pranowo juga meluncurkan program “Jawa Tengah Gayeng Nginceng Wong Mateng” yang digagas Ganjar pada awal pemerintahannya.

Ganjar Pranowo termasuk membuat Kartu Tani. Kartu Tani berisi identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan termasuk kebutuhan pupuk. Di luar, tidak ada petani yang bisa membuka pupuk bersubsidi untuk meminimalisir tindak kriminal dan termasuk penyalahgunaan wewenang. Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan menjadikan Kartu Tani sebagai program nasional.

Baca Juga : Profil Ridwan Kamil

Skandal Kasus dan Kontroversi Besar Ganjar Pranowo

Berikut ini ada beberapa kontrversi yang hingga hari ini masih melibatkan Ganjar Pranowo. Skandal besar berikut ini hingga hari ini masih menjadi pertanyaan bagi sebagian orang terkait dengan apakah memang melibatkan seorang Ganjar Pranowo atau tidak sama sekali.

Kasus Aliran Dana Bank Indonesia

Pada masa jabatan pertamanya di DPR, Pranowo menarik fasilitas peliputan karena namanya tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia ke anggota DPR Senayan pada April 2008.

Ganjar (saat itu anggota DPR) disebutkan namanya dalam dokumen sebagai Ganjar Prastowo. Ganjar membenarkan bahwa Ganjar Prastowo adalah dirinya sendiri. Dia kemudian mengatakan bahwa dia diundang ke luar negeri oleh Bank Indonesia, menambahkan bahwa jika kunjungan itu dianggap melanggar hukum, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui keaslian dokumen tersebut.

Pranowo diduga menerima dana dari Bank Indonesia untuk mengesahkan RUU tentang industri perbankan. Pranowo mengaku tidak mengetahui sumber dana tersebut, ditambah lagi jika dana yang diterimanya itu melanggar hukum, dia menyatakan akan mengembalikan uang tersebut.

Menurut lembaga swadaya masyarakat antikorupsi, Pranowo bersama rekan-rekan anggota DPR lainnya, Bomer Pasaribu (Golkar), Ali Masykur Musa (Partai Kebangkitan Bangsa), plus Andi Rahmat (Partai Keadilan Sejahtera), menerima dana untuk perjalanan mereka ke London.

Pranowo mengaku diundang ke London sebagai tamu, ditambah dia tidak tahu sumber dananya, atau maksud dananya untuk perjalanannya ke London. Dia tidak pernah didakwa melakukan kesalahan dalam situasi tersebut.

Skandal Korupsi E-KTP

Muhammad Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP. Dalam kesaksiannya, dia dimintai keterangan soal pencairan dana ke Pranowo.

Kepada hakim, Nazaruddin menilai Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah menerima uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) berbasis elektronik.

Ia bahkan mengaku melihat uang tersebut diserahkan kepada Pranowo yang kala itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. Semua yang saya katakan merupakan kebenaran Yang Mulia. Kata Nazaruddin kepada majelis hakim kala itu.

Pranowo membantah mengetahui tentang pembagian uang, tetapi Pranowo menyatakan bahwa Mustokoweni telah menawarkan uang kepadanya sebagai "deposit". Pranowo mengaku menolak tawaran uang tersebut, ditambah lagi ia memiliki nomor data terkait skandal korupsi E-KTP.

Beberapa anggota Komisi II DPR RI 2009–2014 menerima uang dalam proyek KTP elektronik sesuai dengan berita acara yang diduga milik Miryam S Haryani, ditemukan dalam pemeriksaan.

Miryam adalah politisi dari Partai Hanura, anggota Komisi II DPR RI periode itu. Dalam kasus KTP elektronik yang ditangani KPK, Miryam masih menjadi saksi plus diduga sebagai koordinator skema tersebut.

Dalam laporan polisi pada 1 Desember 2016, Ketua Komisi II DPR RI Ketua Harahap (saat itu) menugaskan Miryam untuk mengoordinasikan penyaluran US$300.000 (dua tahap) dari Sugiharto kepada anggota Komisi II DPR.

Sugiharto adalah pejabat pembuat komitmen untuk proyek KTP elektronik di Direktorat Jenderal Kependudukan Plus Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dari tahap pertama sebesar US$100.000, masing-masing perwakilan anggota Komisi II menerima Rp. 30 juta ($3.000 dolar AS), setiap kapoksi per orang adalah Rp. 75 juta ($7.000 dolar AS), ditambah masing-masing pemimpin Rp. 100 juta ($ 10.000 dolar AS).

Dalam bocoran laporan polisi plus penyidikan, Miryam mengaku diminta menyerahkannya kepada empat pimpinan Komisi II DPR RI masing-masing Rp. 100 juta. Mereka adalah Burhanudin Napitupulu dari Partai Golkar, Ganjar Pranowo dari PDI-P, Taufiq Effendi dari Partai Demokrat, plus Teguh Juwarno dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Ganjar menyatakan bahwa dia menolak uang dari Miryam plus mengembalikannya padanya. Dari empat pimpinan Komisi II DPR RI, hanya Ganjar yang menolak uang tersebut. Ganjar mengaku senang jika laporan tersebut bocor karena laporan tersebut menunjukkan bahwa dia tidak menerima uang.

Pranowo selalu membantah tudingan terkait keterlibatannya dalam kasus tahun anggaran 2011-2012, ditambah lagi ia menyatakan selalu siap dikonfrontasi terkait hal ini. Saat diperiksa pada Desember 2016, Pranowo mengaku hanya diperiksa sebagai saksi.

Pada 2017, dalam dakwaan Setya Novanto, salah satu pelaku korupsi, nama Ganjar tidak disebutkan dalam kasus tersebut.

Pada 2018, KPK mengumumkan belum menemukan bukti Ganjar menerima uang terkait kasus E-KTP.

Pada 2019, Pranowo kembali dimintai keterangan terkait kasus tersebut, namun ia mengaku tidak memiliki data untuk dibagikan ke publik.

Pada 2022, Pranowo dilaporkan kembali ke KPK atas kasus korupsi e-KTP.[83] Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kemudian mengatakan "Ini adalah dinamika politik menjelang pemilihan presiden 2024." Ia menilai penyidikan tersebut merupakan upaya untuk mencelakai Pranowo jika mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, ditambah lagi kasus korupsi tersebut tidak terkait dengan Ganjar.

Kontroversi Pornografi Podcast Deddy Corbuzier

Saya pernah tidak sengaja mengklik [tombol suka] plus mengirim video porno [ke akun twitter saya]. "Pak Ganjar, mengapa Anda menonton film porno?" Jika saya sedang menonton film porno apakah ada yang salah dengan perilaku tersebut, lagian sudah dewasa lho."

Ganjar Pranowo, wawancara dengan Deddy Corbuzier

Dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier, Pranowo menjelaskan bahwa ia pernah secara tidak sengaja membagikan video porno ke akun Twitter-nya. Ketika salah satu pengikutnya bertanya mengapa dia menonton video itu.

Dia menjelaskan, membagikan video porno melanggar Undang-Undang Informasi Elektronik Plus Transaksi (UU ITE), bukan untuk ditonton. Terkait pernyataan itu, Ganjar menceritakan pengalamannya memberikan laptop kepada seorang siswa yang mengaku menonton pornografi saat berkunjung ke sebuah sekolah.

Ganjar memuji mahasiswa tersebut atas kejujurannya dan menyebut dirinya memiliki potensi kepemimpinan.

Usai video wawancara tersebut viral, Pranowo meminta agar pihak yang mengomentari pernyataannya tersebut menonton video lengkapnya saja.

Dia mengklarifikasi bahwa dia bukan penggemar video porno ditambah diksi beberapa berita yang melaporkan dia sebagai "pecandu porno" benar-benar salah. Itulah yang menajdi pertanyaan menrurutnya

Pernyataan Pranowo dalam wawancara itu dikritik berbagai pihak. Sinar Suprabana, seorang akademisi Jawa Tengah, berpendapat bahwa pernyataan Pranowo dalam wawancara itu tidak etis ditambah "lebih baik dia diam dan mengambil langkah untuk memperbaiki diri" daripada "memberi klarifikasi". Ulama Tengku Zulkarnain menyatakan bahwa Pranowo tidak bisa menjadi politisi karena dia sudah menonton film porno.

Kasus Wadas, Purworejo, Jateng

Tindakan represif aparat terhadap puluhan warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, justru memperparah penolakan sejumlah warga Desa Wadas terhadap penambangan batu andesit di kampung mereka. Selain itu, terdapat potensi konflik horizontal antar warga yang pro dan kontra pertambangan. Sementara itu, proyek strategis nasional Bendungan Bener harus selalu diselesaikan.

Padahal warga yang setuju penambangan itu tidak tahu berapa nilai tanah mereka yang bisa dijadikan areal penambangan andesit untuk kepentingan proyek bendungan.

Baca Juga : Profil AHY : Agus Harimurti Yudhoyono

Agama Ganjar Pranowo

Meskipun sudah secara jelas dan gamblang agama Ganjar Pranowo, nyatanya tidak menutup keinginan para warganet untuk mencari tahu kebenarannya. Agama seorang Ganjar Pranowo memang sempat menjadi teka – teki. Selain itu, dikabarkan jiak dirinya adalah seorang mualaf sebelum menikah dengan istrinya sekarang.

Perbincangan seputar agama kian menarik untuk diikuti, meskipun tidak banyak yang mengulik hal ini. Tentunya, masalah ini juga menjadikan perhatian tersendiri bagi pendukungnya. Namuan, banyak yang memilih cuek dan tidak mencari mendalam, karena Ganjar Pranowo juag baru saja selesai melaksanakan ibadah haji bersama istri dan anaknya beberapa waktu lalu.

Hal ini jelas menjadikan sebagai orang yang penasaran tidak perlu lagi menanyakan sebenarnya apa agama seorang Ganjar Pranowo. Pertanyaan tersebut juga sekaligus menjadi tolok ukur sejauh mana masyarakat mengenal sosok politikus PDIP ini. Jadi, masih penasaran dengan agama Ganjar Pranowo?